Komisaris Utama, H M. Sani belum dapat dihubungi, sedangkan dua orang komisaris lainnya, yakni H Imam Sudradjad dan Nuraida Moekhsin tidak mau memberikan keterangan. ”Itu Pak Sani yang berwenang memberikan penjelasan hasil rapat. Yang jelas tiga orang Direksi hadir semuanya,” kata Nuraida, menjawab Batam Pos, usai rapat.
Hal sama dikatakan Imam Sudradjad. ”Saya tidak bisa memberikan keterangan tentang hasil rapat ini. Tanya saja kepada yang lain, tapi semua kok hadir, baik dari pihak komisaris maupun direksi, yakni Reviansyah, Direktur Utama, Cahyo Satrio dan Rivan, masing-masing sebagai Direktur Keuangan dan Direktur Operasi,” jelas Imam.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Andi Anhar Chalid mengaku, sudah mendengar adanya rapat antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Pembangunan Kepri itu. Terkait buruknya kenerja direksi Andi mengatakan, pihak komisaris harus bertanggung jawab. Karena selama ini, komisaris terkesan melindungi para direksi, melalui rapat rutin yang digelar dengan para direksi setiap bulannya.
Jika benar rapat rutin dilakukan secara efektif dan sungguh-sungguh, tidak mungkin kenerja PT Pembangunan Kepri separah ini. Seperti tidak terjadinya komunikasi antara Direktur Utama dengan pada kepala devisi. Dalam manajemen, komunikasi justru menentukan berhasil tidaknya seorang manejer.
Kalangan DPRD Kepri, menurut dia, sebenarnya sudah lama jengkel dengan kinerja manajemen PT Pembangunan Kepri. Karena dari modal awal Rp10 miliar, pihak Direksi menyanggupi memberikan pemasukan (keuntungan) sebesar Rp3 miliar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Jadi modal awal BUMD itu Rp10 milar. Setelah ditagih dalam hearing (rapat kerja) dengan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD, pihak Direksi minta dikurangi target itu menjadi Rp1,7 M. Angka Rp1,7 miliar itupun tidak pernah terealisasi, sehingga sumbangan PT Pembangunan Kepri ke PAD masih nol rupiah,” ujarnya.
Andi mengaku, belum tahu isi rapat antara Direksi dengan komisaris itu. Namun erat kaitnya dengan pencalonan Revi sebagai anggota DPR-RI dari salah satu partai politik. ”Saya cuma digambarkan Reviansyah berjanji akan mengajukan surat pengunduran diri sebelum 9 September 2008 ini. Itupun katanya atas desakan dewan komisaris,” ujar Andi.
Sementara itu, Ketua Umum GM BP3KR Provinsi Kepri, Basyaruddin Idris menilai keputusan Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi secara berani membeberkan ada sekitar 10 proyek di Batam yang diduga berkasus, tak ubah sikap cari sensasi saja. Jika tak cari sensasi, katanya, mengapa pengungkapan temuan beberapa oknum dewan main proyek hingga kini terkesan didiamkan oleh unsur pimpinan dewan itu sendiri. ”Mana sikap Ketua DPRD Kepri mengusut oknum dewan main proyek,’’ kata Basyaruddin Idris, kemarin.
Selain itu, Basyaruddin mengatakan, Nur Syafriadi memastikan banyak pengerjaan proyek APBD yang dilakukan Pemprov Kepri berkasus. ”Idealnya, Nur juga harus berani pula menyebutkan pengerjaan mana saja yang berkasus itu. Jangan hanya menyebut jumlah tanpa ada nama proyek,” bebernya.
Selain memberi reaksi terkait sikap Ketua DPRD Kepri, perhatian Basyaruddin juga tertuju kinerja jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri. Terlebih, terkait pencalonan Dirut BUMD, Reviansyah, menjadi bacaleg. ”GM BP3KR nilai Dirut BUMD tak serius menjalankan amanah tugas. Yang bersangkutan harus memahami, operasional BUMD serta gaji yang bersangkutan bersumber APBD Kepri. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab,’’ ujarnya.
Komisaris PT Pembangunan Kepri H Imam Sudradjad, sebelumnya mengatakan manajemen BUMD tidak berjalan, karena tidak ada kecocokan antara Dirut dengan para devisi yang ada, sehingga mengganggu semua program BUMD yang sudah ada. Selain tidak mampu memimpin, ketidakcocokan antara Dirut dengan para kepala divisi ini menimbulkan kecemburuan sosial. Karena sesungguhnya para kepala devisi yang jumlahnya 7 orang adalah sama-sama melamar menjadi direksi dan masuk 10 besar pada tahapan tes fit and proper test.
Akhirnya 10 orang itu diterima beberja pada PT Pembangunan Kepri. Cuma dari 10 orang itu, tiga masuk dalam Direksi, yakni satu orang pada posisi Dirut, dua orang lagi masing-masing penduduki jabatan Direktur Operasional dan Direktur Keuangan. Sedangkan sisanya tujuh orang ditempatkan sebagai kepada divisi.
Beda kedudukan tentu beda pendapatan. Sekadar diketahui gaji Dirut BUMD mencapai Rp25 juta per bulan plus rumah kontraran, mobil dinas, uang perjalanan dinas. Sedangkan direktur lainnya hanya mendapat gaji antara Rp10 juta hingga Rp17 juta per bulan, dan para kepala divisi antara seberar Rp7,5 juta per bulan. (zekma/Aji)
”Kita telah lama menanti pencabutan PP 63. Pusat tak kunjung memberi putusan. Jika masih lambat juga, kita pastikan DK FTZ sendiri yang akan putuskan,’’ tegas Ismeth Abdullah, usai menghadiri syukuran penempatan gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Kepri di Senggarang.
Ismeth menyebut jika PP 63 masih tetap diberlakukan di Pulau Batam, tentu akan berbenturan dengan penerapan FTZ BBK yang akan segera terealisasi. ’’Personel BPK telah ditetapkan. Setelah itu, menyusul kelengkapan yang lain. Jika semua telah lengkap, FTZ dilaksanakan. Payung hukum yang berbenturan akan dicabut,’’ ujar Ismeth yang juga menjabat Gubernur Kepri ini.
Kesepakatan mencabut PP 63 didasari penerapan FTZ BBK hasil rapat bersama DK belum lama ini. Jika selama ini hanya Batam ditetapkan sebagai kawasan berikat, kondisi itu tak berlaku sejak BBK ditetapkan sebagai FTZ. Oleh sebab itu sudah saatnya PP 63 dicabut dan diganti payung hukum pemberlakuan FTZ BBK.
Sebelumnya, Ismeth Abdullah telah mengatakan pada koran ini Agustus 2008, deadline terakhir penyiapan sarana dan prasarana penunjang pemberlakuan FTZ BBK. Beliau optimis akan terlaksana menyusul telah terbentuk Tim percepatan FTZ dan penyediaan Sekretariat DK FTZ di Tanjungpinang.
Keberadaan sekretariat yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Tanjungpinang lanjutnya memudahkan DK melayani calon investor yang datang. Selama ini katanya DK mengalami kesulitan menerima calon investor luar karena belum tersedia gedung sekretariat DK. Bahkan, beberapa kali calon investor yang menyingahi Kepri, terpaksa diterima di lokasi kantor Gubernur Kepri.
”Lembaga DK FTZ terpisah dari Pemprov Kepri. Kita berdiri masing-masing. Karena itu, Sekretariat DK harus ada dan saat ini tinggal penempatan saja,’’ujar Ismeth. Untuk BPK Pulau Bintan, Ismeth mengatakan karena ada dua pemerintahan yakni Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan, DK mengambil keputusan dilakukan pemisahan. BPK Tanjungpinang berdiri sendiri dan BPK Bintan berdiri sendiri. (zekma)
Rektor Umrah, Maswardi M Amin, ketika diminta tanggapannya, mengakui insiden tersebut. Jumlahnya sekitar 14 mahasiswa. Awalnya lanjut Maswardi, hanya 4 mahasiswa yang kesurupan. Mereka langsung ditangani menggunakan jasa tokoh agama dan ”orang pintar” setempat. ”Saya langsung mengambil keputusan, jam 01.30, kegiatan ospek ditutup. Seluruh mahsiswa baru dipulangkan menggunakan bus yang telah disediakan,’’ ujar Maswardi M Amin.
Menurut laporan yang ia terima, insiden terjadi setelah rombongan Wakil Gubernur Muhammad Sani meninggalkan lokasi. Kunjungan Wagubkepri sempena menjalin nota kesepahaman (MoU) Pemprov dengan Umrah tentang larangan pemakaian obat terlarang, pergaulan bebas dan pengaktifan kegiatan pramuka.
”Setelah penandatanganan MoU selesai, mahasiswa baru diistirahatkan. Kita juga shalat bersama. Rencana, setelah shalat, anak-anak diarahkan melakukan kegiatan pembersihan pekarangan kampus. Sebelum kegiatan dilakukan, sekitar 4 orang kesurupan,’’ ungkap Maswardi.
Insiden, pun terus berlanjut. Setelah 4 mahasiswa pertama terkena dan telah disembuhkan, insiden kemudian menimpa satu-persatu mahasiswa lainnya. Mahasiswa yang kesurupan, bukan satu fakultas saja melainkan semua fakultas. ‘’Semua gedung ada ‘penghuni’nya. Karena, mahasiswa yang kesurupan tengah berada dalam gedung. Jumlahnya capai 14 orang,’’ tutur Maswardi.
Terkait insiden ini, rektor pertama Umrah ini mengatakan pihak managemen mengambil beberapa langkah. Antara lain segera mengundang tokoh agama dan ‘orang pintar’ setempat.
‘’Jika tak ada aral, besok (hari ini-red), managemen akan menggelar pertemuan bersama mereka,’’ katanya.
Informasi lain yang diperoleh Batam Pos terkait insiden kesurupan belasan mahasiswa Umrah mengatakan mahasiswa yang terkena mencapai puluhan orang. Mereka yang keserupan itu kebanyakan perempuan, rata-rata dari jurusan Kelautan, dan sebagaian kecil dari jurusan F-KIP serta Bahasa.
Kesurupan berawal dari salah seorang mahasiswi peserta di ruang konsumsi kampus yang belum lama ditempati itu. Mahasiswi tersebut seketika mengerang, berteriak histeris. Beberapa mahasiswa, termasuk mahasiswa senior kemudian menolong mahasiswi yang kesurupan tersebut dan membawanya ke aula.
