Jemaja akan Buktikan Gabung Natuna

*Jika Tak Jadi Pusat Ibukota Anambas
TANJUNGPINANG (BP)- Lapisan masyarakat kecamatan Jemaja Natuna, terkejut mendengar pernyataan Ketua Umum Badan Pembentukan dan Penyelaras Kabupaten Kepulauan Anambas (BP2KKA), Prof Zein, saat menghadiri undangan dialog interaktif RRI, Senin (16/6). Zein menyebut lapisan masyarakat Siantan, Palmatak dan Jemaja, setuju calon pusat ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempak (Siantan).
''Ini pembohongan publik. Kita tak pernah setuju jika calon pusat ibukota di Tarempak. Tapi kita akan terus mendukung pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara tegas, masyarakat Jemaja minta pusat ibukota di pusatkan di kecamatan Jemaja. Jika tidak, kecamatan Jemaja akan menarik dukungan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas dan kembali bergabung Kabupaten Natuna. Ini tak bisa ditawar lagi,'' tegas Ketua Pemuda Jemaja, Anis didampingi beberapa tokoh masyarakat Jemaja, kepada wartawan, di Tanjungpinang kemarin.
Sikap tak menyetujui Tarempak atau kecamatan lainnya, kecuali Jemaja, dijadikan calon pusat ibukota, lanjutnya telah disampaikan ke DPR-RI dan Menteri Dalam Negeri. Dua institusi di pusat ini memastikan jika semua komponen di Anambas belum duduk bersama untuk memutuskan calon pusat ibukota, pengesahan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas akan ditunda.
''Keputusan ini langsung kita dengar dari Ketua Komisi II DPR-RI saat kita menyampaikan sikap masyarakat Jemaja belum lama ini. Perlu diketahui, kita tak main-main dalam hal ini. Jika Jemaja tak jadi pusat ibukota, kita akan buktikan kembali bergabung dengan Kabupaten Natuna. Biarlah, mereka bergerak sendiri,'' tegas Anis.
Tokoh Masyarakat Jemaja yang juga dipercaya Penasihat BP2KKA, Abdul Khahar ikut angkat suara. Tokoh ini menilai, tanda tanya penetapan calon pusat ibukota Anambas, sebenarnya telah tampak sejak awal rencana pembentukan Kabupaten Anambas. Abdul Khahar melihat, susunan kepengurusan harian BP2KKA, didominasi warga Tarempak saja.
Saat kenyataan ini berusaha ditanyakan pada Ketua Umum BP2KKA dan pengurus harian lain, hingga kini katanya warga Jemaja tak pernah mendapat jawaban pasti. ''Kita sangat sayangkan hal ini. Jika-lah pengurus inti BP2KKA profesional dan mengacu kepentingan semua pihak, tentu mereka melibatkan seluruh lapisan yang ada di tiap kecamatan. Nyatanya, hal tersebut tak terjadi,'' ujar Abdul Khahar.
Sikap penolakan kecamatan lain ditetapkan sebagai calon ibukota Anambas, tambahnya bukan beberapa pihak di Jemaja saja. Yang menolak katanya seluruh masyarakat Jemaja, baik yang ada di perantauan mau pun yang ada di kecamatan Jemaja Natuna. Semua telah sepakat, jika Jemaja tak jadi pusat ibukota, lebih baik kembali bergabung dengan Kabupaten Natuna.
Sebelumnya, masyarakat Jemaja yang terhimpun dalam BP2KKA Kecamatan Jemaja, juga telah mendatangi kantor Gubernur Kepri. Mereka mempertanyakan kebenaran surat yang dikeluarkan DPRD Natuna Nomor KPTS.14/DPRD/2007, yang telah menyetujui letak calon ibukota Kabupaten Anambas di Tarempa. Jika memang benar dewan Natuna telah mengeluarkan surat yang dimaksud, maka masyarakat Jemaja minta Pemprov Kepri memberi foto copy arsip suratnya.
Warga Jemaja mengklaim, hingga kini tetap dengan tegas minta calon ibukota Kabupaten Anambas berada di Jemaja. Permintaan ini pun, menurut warga Jemaja telah beberapa kali disampaikan ke semua pihak. Secara berani, warga Jemaja mengancam jika pusat pemerintahan tak berada di Jemaja, akan menarik dukungan pembentukan Anambas dan kembali bergabung dengan Kabupaten Natuna.
Sebelum beberapa perwakilan dipersilahkan masuk ke kantor Gubernur Kepri, kumpulan warga Jemaja sempat melakukan orasi. Mereka mendapat pengawalan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov Kepri. (zek)